DENORE.ID-Badan Pusat Stastik (BPS) Kabupaten Manggarai Timur menyadari peliknya mengelola data penduduk di wilayah setempat. Pasalnya beragam tantangan tak enteng dijinakkan. Apalagi kontur wilayahnya menantang nyali.
Tetapi di situlah tanggung jawabnya. Empat tahun sudah, melewati tapak pelayanan dengan indahnya. Karena melayani dengan hati terjahit apik kebajikannya. Dan Desa Cantik yang sedang dibenahi menjadi embrio validnya data penduduk penghuni bumi Lawe Lujang ini, bakal dicapai.
Seperti apa pengalaman menakhodai BPS Manggarai Timur, Denore.id berkesempatan bincang santai dengan Kepala BPS Manggarai Timur, Angela Regina Maria Wea, SST.M.Si di ruang kerjanya, Rabu (29/6/2022). Mantan jurnalis ini menyingkap dengan jujur renik jenaka pengalaman ada bersama masyarakat Manggarai Timur. Tak ada yang perlu dicemaskan karena butir tanggung jawab telah dinyatakan. Semuanya untuk kebaikan bersama masyarakat Manggarai Timur.
***
Bandol putih melingar setengah kepalanya. Senyum tipis datar meluncur ketika menyambut Denore.id memasuki ruang kerjanya. Notes setengah tebal genggam di tangan. Meja pertemuan teratak apik. Alumna SMPK Kartini Mataloko-Ngada ini persilakan Denore.id menempatkan kursi yang tersedia itu.

Pesonanya memotret jelas style pemimpin. Alur tuturnya lugas dengan sistimatika logika lurus. Tanpa keriting. Enteng dipahami. Empat tahun sudah menjajakkan amal di daerah yang dimekarkan 23 Nopmber 2007 ini. Sejak 2018 putri Nagekeo ini menyatakan ‘sabda” pelayanannya.
Menurutnya dari sisi tanggung jawab, BPS berperan sebagai pembina. Sementara wali data menjadi gawenya Dinas Kominfo Manggarai Timur. Demikian sektor yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria. Namun sejauh ini instrument terkait masih terbebani lemahnya intervensi Kementrian Pedesaan (Kemendes) Republik Indonesia.
Terutama rujukan sebagai pegangan pemerintah tingkat desa. Sebab sejauh ini belum adanya juknis menjadi biang kendala bagi pihak desa enggan menggelontorkan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat untuk operasional kelola data penduduk.
Padahal pemerintah daerah setempat telah mendorong pemerintah desa agar validasi data penduduk dapat menggunakan keuangan pusat itu. Di sinilah titik rawannya.
Meski demikian BPS Manggarai Timur tetap bekerja keras, taktis dan relevan sehingga data penduduk terkover dengan baik. Jika mengharapkan pemerintah tingkat desa akan meninggalkan kemelut yang takkan ada endingnya. “BPS bukan eksekutor, tetapi karena berbagai kendala kita sikapi sehingga data penduduk terkelola dengan baik setiap tahunnya. Sejauh ini data terhimpin menunjukkan total penduduk Manggarai Timur 275.603 jiwa dengan rincian 139.461 laki-laki dan 136 142 perempuan,” jelas Alumna Sekolah Tinggi Ilmu Statik Jakarta ini.
Putri kelahiran Kupang, 29 Mei 1970 ini menadaskan, mandeknya Kemendes RI mengeluarkan juknis kelola data penduduk bersumber dana bantuan pusat terbentur roh otonomi daerah. Kemendes tidak melampau kebijakan tanpa ada permintaan pemerintah daerah. Inilah persoalan yang menghambat pihak desa kelola data penduduknya.
Dari sisi tekhnis kebijakan, tuturnya, seharusnya pemerintah daerah setempat mengajukan permohonan kepada Kemendes RI agar hierarki pemerintah tertinggi itu menelurkan petunjuk teknisnya.
Hal itu sebagaimana dilakukan Pemerintah Daerah Jembrana-Denpasar Bali yang telah mengambil langkah strategis seperti itu. Caranya mengajukan permohonan kepada Kemendes RI. Atas permohonan tersebut, Kemendes mengeluarkan juknisnya. Juknis tersebut menjadi pegangan pemerintah desa. “Dengan demikian desa akan alokasi dana operasional pemutakhiran datanya,” jelas istri Lambertus Kadju ini.

Desa Cantik untuk Matim
Meski selimut kendala melingkar, BPS Matim tidak pasrah pada keadaan. Sejauh ini optimalisasi kegiatan BPS Matim tetap menjalar menjangkau desa. Sumber daya yang ada diberdayakan, bekerja sesuai porsi dan tanggung jawabnya. Buktinya setiap tahun BPS sanggup produksi datanya.
Yang lebih membanggakan, terang ebolan SD Trikora Baawa ini, dari 100 desa cantik di seluruh Indonesia, NTT mendapat jatah tiga desa. Dua di antarnya ada di Manggaraiu Timur. Yakni Desa Watu Mori dan Desa Nanga Labang. Bahkan dua desa dampingan ini telah mengukir prestasi gemilang. Yakni menadi 15 peserta terbaik.
Dua desa cantik, terangnya, menjadi damping BPS Matim. Tujuannya menciptakan iklim dan tata kelola penduduk secara berkala dan tepat. Fokus utama kegiatanya pemutakhiran data penduduk. “Inilah embrio validasi data yang kemudian jadi contoh tata kelola data di Manggarai Timur,” tutupnya. (KLB/Denore.id)
