Home / Kabar daerah

Selasa, 6 September 2022 - 00:26 WIB

Harga BBM Naik, GMNI Manggarai Desak KPK-RI Audit BPH Migas

GMNI Cabang Manggarai aksi unjuk rasa di Kota Ruteng. Foto; ISTIMEWA

MANGGARAI, DENORE.ID ] Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi dan non subsidi yakni solar, Pertalite dan Pertamax oleh Pemerintah pada Sabtu, (3/09/2022) lalu mendapatkan ragam penolakan dari masyarakat Indonesia, tak terkecuali mahasiswa pun turun aksi unjuk rasa penolakan atas kenaikan harga tersebut, kini giliran Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai menentang kebijakan kenaikan harga BBM itu dengan gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai, Kantor Bupati Manggarai dan Kantor Polres Manggarai, Selasa, (6/9/2022)

Berdasarkan pencermatan GMNI Manggarai, klaim pemerintah tentang konsumsi yang melonjak tidak disertai data riil konsumsi masyarakat berhak, yang telah diamanatkan oleh UU. Demikian, mereka menduga pemerintah menjadikan data rata-rata konsumsi umum yang nyatanya sudah mengalami kebocoran sebagai basis data dalam memproyeksi pengambilan besaran subsidi, generalisasi penggunaan ini, akibat dari ketidakseriusan pemerintah dalam upaya memberi subsidi BBM

Menurut GMNI Manggarai penyaluran subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, hal ini mengindikasikan tidak adanya pengawasan oleh pemerintah, BPH Migas yang diamanatkan oleh UU tidak melakukan pengawasan sehingga ketiadaan pengawasan ini akan memberi ruang bagi para mafia-mafia migas melakukan tindakan-tindakan penyelewengan BBM bersubsidi dan kenaikan BBM di tengah kembalinya ekonomi masyarakat luluh lantah akibat pandemi adalah tindakan memperparah penderitaan rakyat.

Atas dasar itulah GMNI Manggarai turun aksi unjuk rasa bersama APM22 menyikapi polemik kenaikan harga BBM dengan menyatakan sikap;

Pertama, menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ketiga, mendesak Kepolisian untuk memberantas praktik penyalahgunaan penyaluran BBM. Keempat, mendesak KPK-RI untuk mengaudit BPH Migas. Kelima, mendesak Pemerintah Daerah untuk ikut melakukan pengawasan penyaluran BBM

Redaksi | DENORE.ID

Share :

Baca Juga

Kabar daerah

PPO Matim Gelar Bimtek ARKAS Bagi SD di Kabupaten

Kabar daerah

Tertarik, Hotel Embun Pagi Borong Diskon 25% Akhir Bulan Kemerdekaan

Kabar daerah

Harga BBM Subsidi dan Non Subsidi di SPBU Borong Resmi NaikĀ 

Kabar daerah

Heremias Dupa Optimis Dapat Dukungan dari Anggota DPRD Matim

Kabar daerah

Terkam Putra Jinakan Black Wings

Kabar daerah

Rumah di Mando Sawu Dilalap si Jago Merah

Kabar daerah

Pemdes Teno Mese Matim Diduga Gelapkan Dana BLT dan Bantuan Bencana

Kabar daerah

Kursi Wakil Bupati Matim, PKS Minta PBB Jangan Ego